Opini

HUT Ke-76 RI: Meneladani Nilai Humanisme dalam Pancasila

Oleh: Minrahadi Lubis

Soekarno dalam pidatonya di muka sidang umum PBB yang ke-15 pada tanggal 30 September 1960 dengan judul To Build the Word A New (Membangun Dunia Baru) memberikan sanggahan terhadap pandangan Bertrand Russell yang mereduksi bangsa-bangsa di dunia menjadi dua golongan. Satu golongan adalah penganut ajaran Declaration of American Independence sebagai prodak pemikiran Thomas Jefferson dan satu golongan lagi adalah penganut ajaran Manifesto of the Communist Party-nya Marx-Engels. Soekarno menganggap Russell telah menutup mata terhadap fakta begitu banyaknya bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang sama sekali tidak menganut kedua ajaran tersebut, khususnya bangsa kita Indonesia. Dalam pidatonya itu, Soekarno juga menegaskan bahwa spirit dari dua ajaran tersebut (Kapitalisme dan Sosialisme) telah melebur ke dalam satu ajaran baru yaitu Pancasila.

Pada tahun yang sama Soediman Kartohadiprodjo selaku Profesor di Universitas Padjajaran Bandung memberikan sanggahannya terhadap pandangan Soekarno yang menganggap Pancasila sebagai sintesa dari Kapitalisme dan Sosialisme. Menurutnya, pandangan Soekarno tersebut terjebak pada kesalahan berpikir. Karena bagaimana mungkin Pancasila yang telah mendarah daging dalam masyarakat kita lebih dari 3 abad yang lalu menjadi sintesa dari Declaration of American Independence yang baru bermur sekitar 1-2 abad dan Manifesto of Communist Party yang bahkan baru berumur 1 abad. Saya ingin pembaca mengingat kembali prinsip dialektika Hegel yang bergerak secara linier dimana seharusnya sintesa lahir setelah anti-tesa dan anti-tesa lahir setelah tesa. Saya memandang klaim Profesor Soediman yang menganggap pandangan Soekarno sebagai kesalahan berpikir dikarenakan Soekarno telah mengacaukan prinsip dialektika tersebut.

Selanjutnya, jika memang benar apa yang dikatakan oleh Profesor Soediman bahwa spirit Pancasila telah ada lebih dari 3 abad yang lalu sebelum ia terbentuk menjadi sebuah konsep, lantas apa benar spirit dari Declaration of American Independence baru ada ketika deklarasi tersebut dideklarasikan? Pertanyaan serupa juga berlaku untuk Manifesto of Communist Party. Jawabannya adalah baik kapitalisme sebagai spirit Declaration of American Independence begitu juga dengan sosialisme sebagai spirit Manifesto of Communist Party telah muncul dalam pemikiran barat lebih dari 23 abad yang lalu dimana filsuf besar Plato dan Aristoteleslah yang menggagasnya. Plato dalam bukunya Republik memberikan gambaran mengenai masyarakat sosialis sebagai masyarakat yang sangat ia idam-idamkan. Bagi Plato penghapusan hak milik pribadi adalah syarat mutlak untuk mencapai masyarakat sosialis, tidak hanya hak milik dalam artian komoditas, melainkan sistem perkawinan monogami yang menjadikan satu orang perempuan sebagai milik satu orang laki-laki juga harus dihapus sehingga yang terjadi adalah setiap perempuan adalah milik setiap laki-laki, setiap laki-laki adalah milik setiap perempuan, dan setiap anak akan menjadi milik bersama. Negara yang di dalamnya terdapat masyarakat sosialis akan menjadi negara kekeluargaan sehingga kepentingan-kepentingan negara merupakan sublimasi dari kepentingan-kepentingan individu dan tentunya akan dikelola bersama. Namun Aristoteles dalam bukunya Politik memberikan pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan gurunya tersebut. Bagi Aristoteles hak milik individu tidak bisa ditawar-tawar karena dengan demikianlah setiap individu akan merasa memiliki dan rasa memiliki akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Aristoteles yakin jika harta misalnya, menjadi milik dan tanggung jawab bersama, maka akan ada individu yang beranggapan “cukuplah sebagian dari mereka saja yang mengelolanya”. Apa jadinya jika setiap individu mempunyai anggapan yang sama? Dapatlah dipastikan bahwa harta tersebut akan luput sama sekali dari tanggung jawab. Pemaparan singkat pemikiran Plato dan Aristoteles mengenai hak milik saya rasa sudah memadai untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa apa yang disampaikan oleh Plato dan Aristoteles lebih dari 23 abad yang lalu, sekalipun tidak sama, namun tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Thomas Jefferson dan Marx-Engels sekitar 1-2 abad yang lalu. Terkait dengan Profesor Soediman, ada tiga kemungkinan yang menyebabkan dia berpandangan seperti di atas. Pertama dia belum membaca Plato dan Aristoteles. Kedua dia telah membacanya namun lupa untuk mengungkapkannya. Ketiga dia sengaja memilih diam pada saat seharusnya ia mengungkapkannya. Dua kasus pertama tentunya dapat dimaklumi, namun tidak pada kasus yang ketiga, karena yang demikian merupakan bentuk dari kejahatan akademik.

Sebelum pembahasan ini melangkah lebih jauh, ada satu hal yang ingin saya tegaskan kepada pembaca, yaitu jika pembaca menganggap Pancasila itu sakral maka saya tidak bermaksud menjadikan kesakralannya untuk melegitimasi kesimpulan-kesimpulan yang akan saya buat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Soeharto bahwa siapa saja yang anti terhadap dirinya maka dapat juga dianggap sebagai anti Pancasila, lagipula saya tidak akan membahas Pancasila secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan pengetahuan saya. Saya hanya akan membahas satu poin dari Pancasila yang menurut saya sangat krusial untuk dibahas. Poin tersebut adalah sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta bagaimana seharusnya kita selaku masyarakat dari negara yang berasaskan Pancasila memaknainya.

Sila ke-2 yang disebut juga dengan humanisme pada dasarnya adalah upaya untuk mengantisipasi dua hal. Pertama agar nasionalisme kita tidak melangkah lebih jauh menjadi fasisme, karena apabila hal itu terjadi dengan sendirinya kita telah menciptakan suatu berhala yang akan selalu merepresif kesadaran kita sehingga ia tidak mampu keluar dari batas-batas kebangsaan, berhala tersebut saya beri nama “berhala bangsa”. Kedua ketika bangsa telah diberhalakan maka nilai-nilai kemanusian akan tercerabut dari akar-akarnya dimana pengorbanan manusia demi ambisi bangsa tidak lagi dipandang sebagai dosa melainkan pengabdian kepada berhala. Bukankah karena itu pula Adolf Eichmann selaku tangan kanan Hitler dengan bangganya menganggap pembantaian yang ia lakukan terhadap orang-orang Yahudi merupakan ekspresi pengabdiannya terhadap bangsa Jerman? Hal seperti inilah yang dikhawatirkan Soekarno terjadi sehingga sila ke-2 mutlak perlu. Dengan penjelasan ini pula statement yang mengatakan bahwa kaum nasionalis kita telah memperTuhankan bangsa menjadi tidak relevan. Persoalannya kemudian adalah bukankah dengan adanya sila ke-2 kita telah menciptakan berhala yang lebih besar yaitu humanisme itu sendiri? untuk menjawab persoalan ini saya akan menjelaskan dalam hal apa humanisme Pancasila berbeda dengan humanisme (jika memang pantas disebut humanisme) buatan kaum eksistensialis ateistik.

Kaum eksistensialis ateistik menganggap bawa humanisme hanya akan mendapat tempat dalam dunia dimana Tuhan telah dinegasi. Sementara humanisme Pancasila justru sebaliknya, hanya dengan mengandaikan adanya Tuhanlah humanisme akan terwujud. Oleh karena itu, humanisme Pancasila adalah humanisme yang berKeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan mengandaikan adanya Tuhan, maka pemberhalaan terhadap sesama manusia akan menjadi irrasional dan lebih irrasional lagi ketika yang diberhalakan adalah humanisme sebagai ciptaan dari ciptaan Tuhan, yaitu manusia. al-Ghazali sering berpesan bahwa jangan pernah sekali-kali menundukkan diri di hadapan para penguasa. pesan al-Ghazali tersebut tentu akan menjadi tidak bermakna apabila Tuhan telah dinegasi.

Siapa Kontra Pancasila?.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan alasan apapun tidak akan pernah dapat dibenarkan dan merupaan sesuatu yang sangat paradoks ketika pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang tidak pernah dapat dibenarkan dipaksa untuk menjadi benar dengan dalih membela Pancasila. Peristiwa 65 merupakan salah satu contoh dimana Pancasila yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Persoalannya adalah apakah melanggar Hak Asasi Manusia demi membela Pancasila (sekalipun dipaksakan) dapat dibenarkan? dan apakah mereka yang melakukan hal tersebut berhak mengklaim dirinya sebagai pancasilais?

Seseorang yang menerima dan mengamalkan empat sila namun pada saat yang sama kontra terhadap satu sila tidak pantas mengklaim diri sebagai orang yang pancasilais, justru sebaliknya, ia lebih pantas disebut kontra Pancasila. Hal tersebut dikarenakan untuk menjadi seorang yang pancasilais tidaklah cukup hanya dengan menerima empat sila. Sebaliknya, kontra terhadap satu sila sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi kontra Pancasila. Bahkan seseorang yang mengklaim dirinya menerima Pancasila secara utuh sekalipun, namun pada saat yang sama ia mengekspresikan tindakan yang bertentangan dengan salah satu sila, dengan sendirinya akan menjadi kontra Pancasila. Oleh karena itu, merupakan kebohongan yang amat besar ketika seseorang mengklaim dirinya sebagai pancasilais namun pada saat yang sama ia menggorok leher saudaranya, terlebih-lebih jika itu dilakukan dengan alasan membela Pancasila.

Riwayat Penulis: Penggiat Lembaga Kajian Filsafat Sosial (LeKFiS)