Kesenjangan Kebijakan dengan Kenyataan

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Indonesia mengalami urgensi diberbagai sektor, khususnya sektor pendidikan yang mana hal tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan, karena pemerintah di sini bekerja sebagai badan legislatif atau pembuat kebijakan, sedangkan rakyat atau masyarakat hanya sebatas menerima dan menjalankan apa yang ditentukan dan dibuat oleh pemerintah tanpa bisa menginterpretasi atau menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi dan keadaan yang dialami oleh rakyat, dikarenakan teralu luasnya ruang birokrasi antara rakyat dengan pejabat.

Salah satu tolak ukur suatu bangsa atau Negara bisa dikatakan maju ataupun berkualitas dan bermutu ditinjau dari kesenjangan pendidikan masyarakat ataupun Sumber Daya Manusia yang harus dapat berkontribusi untuk Negara nya. “The case for human development is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted  as important ends in themselves”  (Bank Dunia di hadapan anggota PBB tahun 1990) Disebutkan bahwa  pembangunan manusia tidak hanya di prioritaskan dalam aspek ekonomi, tetapi ada yang lebih penting dari hal tersebut yakni  Pendidikan Universal untuk membantu kesenjangan orang miskin agar dapat meningkatkan sosial ekonominya.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan kebetuhan Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebetuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (UUD 1945 Pasal 31 ayat 4). Data tidak sesuai dengan realita dan fakta yang ada, pemerintah menyajikan data, sedangkan rakyat punya realita. Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) menurut saya itu merupakan wujud nyata dari cuci tangan pemerintah terhadap kewajiban nya untuk meberikan anggaran sepenuhnya terhadap pendidikan di Indonesia, karna seharusnya anggaran 20% dari APBN dan APBD jika dialokasikan sepenuhnya secara sehat, transparan dan jujur, itu semua akan cukup untuk mendanai pendidikan di Indonesia tanpa harus memberatkan masyarakat terhadap komersialisasi pendidikan.

Dilatarbelakangi dari kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik (kebijakan semua  ditangan pusat) yang tidak sedikit kebijkan nya itu tidak sesuai dengan realita kondisi rakyat, pemerintah pusat membuat kebijakan hanya tersentralkan kepada daerah pusat kota (metropolitan) tanpa melhat kondisi daerah yang terpelosok, yang terpinggirkan dari daerah kota, karna tidak bisa dipungkiri kebijkan yang dijalankan di daerah perkotaan, itu tidak bisa sepenuhnya di realisasikan di daerah pinggiran (terdepan, terluar, tertinggal).

Untuk itu rakyat terdorong untuk mengajukan otonomi daerah seluas-luasnya agar rakyat sendiri bisa ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan yang di buat oleh pemerintah khusunya dibidang pendidikan, sesuai dengan UU no. 20 tahun 2003 pasal 8 bagian ke-3 tentang kewajiban dan hak warga Negara, disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”.

Dengan tujuan utama agar terwujudnya kemerataan pendidikan di berbagai laipsan masyarakat, karena sesuai yang sudah disebutkan diatas bahwa sebenarnya inti dari permasalahan bangsa Indonesia adalah Sumber Daya Manusia nya yang kurang bisa bersaing dengan Negara maju lain nya yang tidak lain tidak bukan itu merupakan dampak dari buruknya kualitas dan kesenjangan pendidikan yang diterima di berbagai lapisan masyarakat. Kebodohan masyarakat adalah akar dari permasalahan bangsa ini, karna masyarakat yang dinamis itu masyakarat yang berpendidik yang dipupuh dengan materi, penelitian dan pengalaman yang mereka rasakan.

Mencapai tujuan itu tidak bisa dibilang mudah, karena yang harus dibenahi bukan hanya badan legislatifnya saja (pemerintah) tapi berbagai elemen yang ikut andil dalam hal tersebut harus sama dibenahi, seperti badan eksekutif (rakyat) dan legislatif nya (dewan perwakilan rakyat) yang menjadi elemen penting yang terjun langsung dalam pelaksanaan kebijkan yang ada.

Diawali dengan pembenahan masalah transparansi anggaran yakni kredibilitas administratif agar tidak adanya kecurigaan dan kecurangan dalam pengelolaan APBN dan APBD yang seharunya di alokasikan untuk berbagai sektor harus adil dan tepat pada porsinya untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat, karna tidak sedikit pengalokasian dana Negara bisa dibilang kurang tepat sasaran yang mana pengalokasian nya hanya bisa dirasakan oleh lapisan masyakat menengah keatas tanpa memperdulikan masyarakat miskin kota, dan fakta konkret nya yakni pembangunan infrastruktur Negara seperti jalan tol, bandara dan sebagainya, jika kita cermat dalam menanggapi kebijakan tersebut, kita dapat melihat banyak sekali kontropersi dari pembangunan infrastruktur Negara yang dijalankan. Jalan tol dan bandara merupakan infrastruktur Negara yang mana manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh lapisan massyarakat mampuh. Jalan tol itu hanya bisa dirasakan manfaatnya utnuk masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat, lantas bagaimana masyarakat yang hanya mempunyai kendaraan roda dua bahkan yang tidak punya kendaraan sekalipun, apakah ini bukan yang namanya diskriminasi sosial. Bandara, dengan tarif yang melambung tinggi untuk sekali perjalanan, bagi  masyarakat menengah kebawah hal tersebut dapat dibilang mustahil untuk dapat dirasakan manfaat nya, hanya yang mempunyai materi dan jabatan yang dapat merasakan manfaat nya.

Kebijakan seperti itulah yang harus kita dobrak dan rubah untuk Indonesia yang lebih adil tanpa adanya diskriminasi sosial dikalangan masyarakat, jika pemerintah berdalih untuk menanam saham kepada perusahaan Negara, lantas apa gunanya Sumber Daya Alam Indonesia yang sekian banyaknya yang diburu oleh Negara-negara maju yang ingin menanam saham bahkan mengambil alih hak ciptanya. Jika masyarakatnya cerdas, berpendidikan, berilmu, yakin asset Negara seperti itu akan kita genggam dan rasakan bersama manfaatnya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم

“Sesunghhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’d : 11)

http://slot.piipers.hemsida.eu/ http://slot-game.piipers.hemsida.eu/ https://publications.thapar.edu/plugins/slot88/ https://philparsons.co.uk/ https://omatsuri.co.jp/ http://room.eco.ku.ac.th/images/slot-deposit-pulsa/ https://chair.rmu.ac.th/media/images/link-gacor/ https://exams2.mehe.gov.lb/ https://mobileapp.iom.int/ https://uts.com.pk/slot-gacor-online/ https://devinscricao.uniritter.edu.br/ https://ilxl.ecs.fullerton.edu/wp-includes/ https://librarydirectory.dpi.wi.gov/ https://mctrans.ce.ufl.edu/wp-includes/assets/slot-gacor/ https://weatheraidev-trafficmanager.accuweather.com/ https://engineering.news.com.au/ https://weddinglovely.com/ http://situs-slot.piipers.hemsida.eu/ https://cmder.net/ http://judi-slot.piipers.hemsida.eu/ https://onokumus.com/ http://mycollab.com/ http://pg-slot.piipers.hemsida.eu/ http://slot-pulsa.piipers.hemsida.eu/ http://judi-slot-online.piipers.hemsida.eu/ https://mctrans.ce.ufl.edu/wp-includes/sitemaps/ http://judi-online.piipers.hemsida.eu/ https://shibboleth.csustan.edu/ http://slot-terpercaya.piipers.hemsida.eu/ http://slot-pragmatic.piipers.hemsida.eu/ http://data.withinwindows.com/ http://implbits.com/ http://ciudadanointeligente.org/ http://bocabit.elcomerciodigital.com/ https://onlineprd.uncg.edu/ https://piipers.hemsida.eu/ http://tesismapantropologia.izt.uam.mx/images/-/slot-gacor/ http://geografiahumana.izt.uam.mx/wp-includes/images/-/slot-gacor/ https://mctrans.ce.ufl.edu/wp-content/uploads/2022/slot-demo/ http://economiafinanciera.izt.uam.mx/wp-includes/sitemaps/-/situs-slot-online/ http://imaginariosyrepresentaciones.izt.uam.mx/wp-includes/images/media/slot-terbaik/ http://moeduniv.izt.uam.mx/wp-includes/Requests/slot/ http://www.coloquiodeadministracion.izt.uam.mx/wp-includes/css/slot-online/ http://slot-gacor.piipers.hemsida.eu/ https://ulakumina.unilever.com/ http://chipmeup.pokernews.com/ https://duedex.com/ https://vtuber.damonge.com/ http://pragmatic.piipers.hemsida.eu/ https://srollins.cs.usfca.edu/ https://vp.becode.org/ https://spotspot.wstone.io/ https://changelog.itrackbites.com/ http://2016.gopherconbr.org/ "http://situs-slot-online.piipers.hemsida.eu/ http://docs.aptana.com/ https://data.hudson.com/ http://schdt2.microsoft.com/ http://schom2.microsoft.com/ https://magento234.webkul.com/