Oleh: Ade Indra Sutrisno
(IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
Pendidikan merupakan kunci dasar kemajuan sebuah negara. Semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu negara, maka semakin besar kemungkinan negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara maju. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kualitas pendidikan di suatu negara, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara berkembang atau bahkan negara yang tertinggal. kualitas pendidikan ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan zaman dalam bidang pendidikan.
“Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Itulah tujuan pendidikan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apakah tujuan tersebut telah tercapai? Jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah “belum”. Karena pada realitanya, mutu pendidikan di Indonesia masih dapat dikatakan rendah. Bukan berarti selama ini pemerintah tidak pernah mengupayakan peningkatan tehadap mutu pendidikan yang ada. Akan tetapi, hanya saja berbagai macam permasalahan yang ada masih belum dapat diselesaikan dengan program-program yang diselenggarakan pemerintah selama ini.
Sejauh ini pemerintah memang telah merespons dan melakukan beberapa upaya agar kualitas pendidikan di negara ini semakin maju. Pertama dengan membuat kebijakan dan regulasi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan penyelenggaraan belajar dari rumah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah senantiasa membuat kebijakan yang mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi di sisi lain, ternyata pada realisasinya kebijakan ini masih kurang efektif dan merata di setiap daerahnya, apalagi daerah terpencil yang belum memiliki kesiapan yang matang dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Maka dari itu pemerintah seharusnya memberikan evaluasi atas kebijakan yang diterapkan, kemudian memberikan dorongan dan bantuan yang lebih pada daerah-daerah tertinggal agar memiliki kesiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
Kedua, pemerintah terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kurikulum dan sistem pendidikan yang dipakai. Seperti halnya Kurikulum 2013 yang saat ini dipakai sudah mengalami beberapa kali revisi agar menemukan kurikulum yang pas untuk digunakan di Indonesia sesuai perkembangan zaman. Karena sebelumnya pada saat masih menggunakan Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), metode belajar yang digunakan masih berupa transfer of knowledge atau memindahkan pengetahuan. Guru bertindak sebagai orator dan siswa hanya menjadi pendengar. Pembelajaran model satu arah ini memberikan kesempatan yang sedikit bagi siswa untuk berkreasi dan menjadi pemeran utama dalam proses pembelajaran. Maka dari itu harus dibuat metode pembelajaran terbaru menggunakan sistem belajar dua arah, agar metode tersebut memberikan kesetaraan antara guru dengan siswa, sehingga demokrasi pendidikan pun dapat diciptakan.
Ketiga, pemerintah telah menambah anggaran belanja negara untuk bidang pendidikan menjadi 20% dari total APBN atau totalnya kisaran 400 triliun rupiah. Akan tetapi besarnya anggaran tersebut masih kurang dirasakan langsung oleh siswa sebagai peserta didik, karena pengalokasian dana sebesar itu sebagian besar disalurkan untuk gaji pegawai, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Padahal anggaran pendidikan yang besar itu seharusnya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, baik disalurkan secara langsung maupun tidak langsung. Apabila ingin disalurkan secara langsung bisa dengan cara lebih banyak lagi membuka jalur-jalur beasiswa untuk para peserta didik melanjutkan pendidikannya yang bahkan bisa sampai membiayai ke tingkat perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Bisa juga dengan memberikan bantuan-bantuan lain untuk membantu generasi penerus bangsa yang memiliki potensi namun terbatas dengan biaya. Selain itu bisa juga dengan memberikan bantuan subsidi kepada para peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya saat menempuh pendidikan. Contohnya dengan memberikan subsidi pada pembelian buku pelajaran, pensil, pulpen, buku tulis, atau bahkan printer. Sehingga dengan adanya subsidi tersebut dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhannya dan siswa bisa lebih fokus dalam belajar.
Pada hasil riset uji publik tentang kualitas pendidikan yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2000, Indonesia menempati urutan ke 109 dari 164 negara yang menjadi objek penelitian. Hal ini membuktikan bahwa kualitas mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara lain. Indonesia masih harus banyak belajar dari negara-negara lain yang telah maju dalam bidang pendidikannya. Indonesia bisa belajar dari negara Finlandia, Jerman, Amerika, Jepang, bahkan dari negara tetangga yakni Singapura. Indonesia dapat mengamati, meniru dan kemudian memodifikasi sistem pendidikan yang digunakan oleh negara-negara yang telah maju dalam bidang pendidikannya, kemudian diterapkan di negara sendiri dengan tetap memberikan kearifan lokal yang memang tidak dapat dilepaskan dari budaya kita.
Indonesia juga seharusnya dapat berkaca pada negara Tunisia, sebuah negara kecil yang jumlah penduduknya hanya memiliki 12 juta jiwa, namun 40% pendapatan negara tersebut berasal dari ekspor tenaga kerja. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi disini, bahwa ekspor tenaga kerja yang dilakukan oleh Tunisia ke negara lain adalah tenaga kerja sebagai dokter, ilmuwan, atau minimal menjadi tenaga profesional dalam suatu bidang. Tidak seperti yang dilakukan oleh Indonesia, yang mana ekspor tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri hanya menjadi buruh pabrik atau sekedar asisten rumah tangga.
Selain itu kendala yang sampai saat ini masih dirasakan Indonesia adalah skala prioritas pembangunan negara yang tidak sejalan dengan realita pendidikan yang ada. Generasi muda Indonesia saat ini lebih banyak yang memilih masuk ke perguruan tinggi dan mengambil ilmu hukum atau akuntansi dibanding masuk ke ilmu pertanian, kelautan, perhutanan atau pertambangan. Mereka tidak melihat peluang dan potensi yang dimiliki Indonesia. Padahal selama ini Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Lahan pertanian yang melimpah, hutan yang terhampar, laut yang membentang, dan lahan tambang yang tertimbun dari ujung barat ke timur Indonesia tidak membuat generasi muda Indonesia banyak yang tertarik untuk mempelajari ilmunya. Hal ini menyebabkan tidak sejalannya antara skala prioritas pembangunan negara dengan perkembangan pendidikan. Sehingga menyebabkan lulusan-lulusan perguruan tinggi di Indonesia banyak yang menganggur karena sulitnya mencari lapangan kerja.
Pendidikan adalah sektor utama dalam upaya menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, setelah mengetahui sebab-sebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini, seharusnya pemerintah segera melakukan pengkajian dan evaluasi agar dapat segera menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan demikian diharapkan kedepannya kualitas pendidikan di Indonesia pun menjadi lebih maju dan bangsa Indonesia dapat merdeka dari kebodohan, karena suatu bangsa baru dapat dikatakan merdeka apabila telah lepas dari kebodohan.